SEKOLAH JADI INCARAN MALING
Purbalingga,Aktual.id
Kasus pencurian di sejumlah sekolah yang kini marak di wilayah Kabupaten Purbalingga. Menurut informasi dari Polres Purbalingga, dalam kurun waktun3 bulan sudah terjadi 5,kasus pencurian yang menjadinsasaran para pencuri adalah sekolahan. Kejadian terakhir menimpaSMPN 2 Bukateja kerugian detaksir mencapai Rp 87 juta. Para pencuri berhasil membawa kabur 19 unit CPU dan monitor.
Kepal Sub Bagian (Kasubag) Humas Polres Purbalingga, Ajun Komisaris Sitowati mengatakan rata rata yang di curi CPU di ruang lab komputer. Para pencuri diduga sindikat yang sudah menjadi speaialis pembobol sekolahan yang beroperasi pada malam hari. Biasanya sekolah yang minim penjagaan menjadi sasaran empuk para pencuri.
Ia ( AKP Soitowati) menghimbau kepada pihak sekolah untuk lebih meningkatkan pengamanan dan melakukan patroli atau penjagaan malam secara rutin,kalau bisa memasang CCTV dinsejumlah ruang utama, khususnya di laboratorium. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya pencurian,Kepada pihak sekolah bila melihat hal hal yang mencurigakan agar segera berkordinasi dengan pihak polsek setempat.
(A69/kontributor purbalingga)
Jumat, Februari 28, 2014
Rabu, Februari 26, 2014
WISATA RELIGI
TOUR RELIGI BERSAMA PADEPOKAN TALAGA MANGGUNG
Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Nunhunken Pangrojong tisadayana dina Waktosna. Insya Allah Wisata Religi TalagaManggung Nyukcruk Galur Mapay Raratan. Ka Pamijahan _ Karang kaMulyan _ Situ Panjalu. angkat. Ping.29 mei dinten kemis Malem Jum'at tbuh 21.20. WIB. Angkat ngawalan ti Padepokan Talaga Manggung. Waragad Rp.150 rb/jalmi. Kalungguhan : Bus Pariwisata Full AC. Tuang & jajabur 1x.
Tempat Terbatas. Ditutup kaping 29 April 2014. Kanggo Pendaftaran tiasa Ngahubungi :
Yuyun Yunus :081221520131
H.Asep Bap Farm .:081310595861
Drs.Adang Sudrajat M.Pd. :085317626999 / 085221301111
Rd. Jajat Sudrajat : 08122319608
Mantri Nana Rahdiana,SPt : 081394634665.
H.Tatan Sutandi BS. : 081320481002.
Drs.Maman Suratman M.Pd. : 085316278888.
Kuwu Mekar Raharja *Afif Rahman : 085314009494.
Tatang Sopyan Iskandar : 085224724234.
Iwan RM.Sederhana . 081324010374 .
Kuwu Kepuh *Iwan : 085324576169.
Ace Pramiadi : 085224123980.
H.Rudi * PG.Santosa Jtw. : 081214457650.
Kuwu Ganesa. Nana Supriyatna,AMd.kes : 085219458888.
Abah.Tatang STR. : 081394659299
Anang.Taryono : 081320729555
Mumud Mujahidin Sholeh : 085295705008
Sabtu, Februari 22, 2014
PENTINGNYA KAMTIBMAS JELANG PEMILU
SOSIALISASI KAMTIBMAS JELANG PILEG DAN PILPRES
KERJA SAMA ANTARA WISATA FM DENGAN POLSEK TALAGA
Talaga,Aktual.id
Pentingnya menjaga stabilitas lingkungan bukan hanya kewenangan aparat saja,melainkan kewajiban semua element masyarakat.Stabilitas keamanan lingkungan akan terjaga dan terkendali jika kordinasi antar unsur masyarakat dengan pihak terkait berjalan dengan intensitas komunikasi yang baik.
Melihat pentingnya menjaga stabilitas lingkungan,Wisata Fm bekerja sama dengan POLSEK Talaga mengadakan temu fans Radio Wisata Fm dengan bertemakan sosialisasi KAMTIBMAS jelang PILEG dan PILPRES.
Dalam acara tersebut di hadiri oleh KESBANGPOL Majalengka yang di wakili oleh Kabid Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Murtako,para Caleg yang ada di DAPIL 2,serta para tamu undangan lainnya,yang sangat disayangkan pihak kecamatan Talaga tidak hadir.
Ketua panitia Asep Agung Sembada mengucapkan selamat datang di acara temu fans dan dengan penuh hormat kepada para tamu undangan,serta penuh rasa syukur dan terima kasih pada semua element masyarakat atas dukungannya sehingga acara sosialisasi KAMTIBMAS jelang PILEG dan PILPRES 2014,yang di kemas dalam acara jumpa fens Radio Wisata Talaga.
KESBANGPOL Kab Majalengka melalui Kabid ORMAS dan POLITIK Murtako pada sambutannya mengajak kepada semua unsur masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2014 dengan menggunakan hak pilih sebaik baiknya,Murtako juga menghimbau kepada semua para CALEG untuk lebih proaktif dalam mensosialisasikan PEMILU.Pada kesempatan ini pula Murtako memberikan warning kepada masyarakat Talaga khususnya dan Majalengka umumnya agar lebih waspada menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan,menurut Murtako Majalengka dan Kabupaten lainnya yang berada di sekitar Gunung Ciremai,merupaka tempat yang menjadi tujuan para teroris untuk membuat persembunyian dan latihan,hal ini sudah ada indikasi di daerah sindangwangi,namun berkat kesigapan masyarakat dan aparat,bisa membuat para teroris meningalkan tempat persembunyiannya.
KAPOLSEK Talaga Ajun Komisaris ( AKP ),Maman Suparman MSi juga menghimbau agar masyarakat Talaga tetap siaga dan konaisten dalam menjaga stabilitas lingkungan,Maman Suparman mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas lingkungan bukan hanya menjelang Pesta Demokrasi saja,tapi meeupakan agenda rutin keseharian masyarakat bersama sama unsur terkait untuk tetap menjaga keamanan daerahnya.Maman Suparman menilai selama ini talaga aman dan terkendali berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antar unsur masyarakat,namun kewaspadaan tetap harus di jaga.
Syamsul Bahri
Talaga,Aktual.id
Pentingnya menjaga stabilitas lingkungan bukan hanya kewenangan aparat saja,melainkan kewajiban semua element masyarakat.Stabilitas keamanan lingkungan akan terjaga dan terkendali jika kordinasi antar unsur masyarakat dengan pihak terkait berjalan dengan intensitas komunikasi yang baik.
Melihat pentingnya menjaga stabilitas lingkungan,Wisata Fm bekerja sama dengan POLSEK Talaga mengadakan temu fans Radio Wisata Fm dengan bertemakan sosialisasi KAMTIBMAS jelang PILEG dan PILPRES.
Dalam acara tersebut di hadiri oleh KESBANGPOL Majalengka yang di wakili oleh Kabid Organisasi Kemasyarakatan dan Politik Murtako,para Caleg yang ada di DAPIL 2,serta para tamu undangan lainnya,yang sangat disayangkan pihak kecamatan Talaga tidak hadir.
Ketua panitia Asep Agung Sembada mengucapkan selamat datang di acara temu fans dan dengan penuh hormat kepada para tamu undangan,serta penuh rasa syukur dan terima kasih pada semua element masyarakat atas dukungannya sehingga acara sosialisasi KAMTIBMAS jelang PILEG dan PILPRES 2014,yang di kemas dalam acara jumpa fens Radio Wisata Talaga.
KESBANGPOL Kab Majalengka melalui Kabid ORMAS dan POLITIK Murtako pada sambutannya mengajak kepada semua unsur masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2014 dengan menggunakan hak pilih sebaik baiknya,Murtako juga menghimbau kepada semua para CALEG untuk lebih proaktif dalam mensosialisasikan PEMILU.Pada kesempatan ini pula Murtako memberikan warning kepada masyarakat Talaga khususnya dan Majalengka umumnya agar lebih waspada menjaga keamanan dan stabilitas lingkungan,menurut Murtako Majalengka dan Kabupaten lainnya yang berada di sekitar Gunung Ciremai,merupaka tempat yang menjadi tujuan para teroris untuk membuat persembunyian dan latihan,hal ini sudah ada indikasi di daerah sindangwangi,namun berkat kesigapan masyarakat dan aparat,bisa membuat para teroris meningalkan tempat persembunyiannya.
KAPOLSEK Talaga Ajun Komisaris ( AKP ),Maman Suparman MSi juga menghimbau agar masyarakat Talaga tetap siaga dan konaisten dalam menjaga stabilitas lingkungan,Maman Suparman mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas lingkungan bukan hanya menjelang Pesta Demokrasi saja,tapi meeupakan agenda rutin keseharian masyarakat bersama sama unsur terkait untuk tetap menjaga keamanan daerahnya.Maman Suparman menilai selama ini talaga aman dan terkendali berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antar unsur masyarakat,namun kewaspadaan tetap harus di jaga.
Syamsul Bahri
USUT TUNTAS KASUS PIPANISASI
PIPANISASI YANG MENJADI LAHAN KORUPSI BERJAMAAH
MILYARAN RUPIAH MASYARAKAT HANYA GIGIT JARI
Majalengka,Aktual.id
Program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,agaknya masih jauh dari kenyataan,salah satu contoh program pipa nisasi umtuk pengadaan sarana air bersih di pedesaan,yang menyerap dana cukup besar untuk Kabupaten Majalengka saja kurang lebih 40 Milyar Rupiah.Dana tersebut oleh pemerintah di gelontorkan melalui Rekening Desa penerima bantuan.
Dari informasi yang di himpun oleh Aktual.id dalam program pipanisasi tahun 2013/2014,diduga penuh penyimpangan.dari hasil penelusuran di lapangan,Desa penerima bantuan melalui kepala desanya menyetorkan sejumlah dana ke salah satu CV Abul alamat Desa Pelabuhan Kec Sukahaji yang mengaku di tunjuk dalam pengadaan pipa.timbul satu pertanyaan kata ketua LSM Jaringan Bayangkara Majalengka Taopik Purkon,program ini yang bersipat aspirasi dan blok grand yang di kucurkan langsung kepada rekening desa penerima dan bersipat swakelola,tapi kenapa dalam belanja barang harus ada rekanan yang menampung seluruh pengadaan barang secara keseluruhan.menurut Taopik kalau pun harus melalui pihak ketiga karena menyangkut dana diatas Rp 100 juta,maka yang mengadakan pelelangan ya harus masing masing desa penerima bantuan sebagai pengguna anggaran yang di bantu panitia lelang bersertipikat untuk membuka tender ( pelelangan ).Taopik melihat terjadi kejanggalan dalam proses ini juga,dan perlu segera adanya penyelidikan lebih serius dari pihak berwenang demi menyelamatkan uang negara.Taopik juga menyayangkan Setelah uang di transferkan ke CV tersebut tapi pengadaan pipa terjadi keterlambatan yang akhirnya berpengaruh pengerjaan di labangan,namun keterlibatan sejumlah kader Politik dari salah satu partai besar ( partai berkuasa saat ini ) sangat dominan,sehingga dana program ikut tersunat.
Yang sangat menggelitik parpol yang seharusnya menjadi penyambung aspiratif bahkan mengawal implementasinya agar tepat sasaran dan tepat guna,justru malah menjadi makelar proyek,dan tanpa malu menyunat dana bantuan tersebut.
Implementasi di lapangan juga terjadi penyimpangan penyimpangan,seperti dalam pengerjaan asal jadi tidak sesuai spek karena dana BOP nya,yang di alokasikan sebesar 30% dari total dana yang di terima, tidak di realisasikan,uang BOP itu seakan milik kepala desa.lebih jauh banyak desa yang nakal yang tidak sama sekali mengimplementasikan,Bahkan ada beberapa desa yang di duga menjual pipa kepada perorangan,sehingga program tidak di realisasikan sama sekali.
H Junaedi ketua LSM Paku Pajajaran Kab Majalengka,ketika di minta tanggapannya,H Junaedi mengatakan harus ada tindakan tegas dari pihak yang berkopenten atau berwajib untuk mengusut tuntas uang negara yang di salah gunakan.menurut Junaedi ini tidak bisa di biarkan harus segera di usut,bagai mana pun bentuk penyimpangan itu termasuk Korupsi yang merugikan uang negara.Junaedi berharap KPK untuk turun ke Kab Majalengka untuk mengusut para pelaku korupsi.Paku Pajajaran siap mendukung segala bentuk penegakan Hukum di Negara Indonesia,
Sementara itu LSM Lembaga Misi Arus Bawah Indonesia,menurut ketua presidium pusat Tatang Sopiyan kepada Aktual.id diruang kerjanya,ia mengatakan dalam waktu dekat,sekitar minggu minggu ini di bulan Pebuari 2014.akan melaporkan secara langsung ke kantor KPK di Jakarta,terkait money loundry { pencucian uang ) yang terjadi pada program Aspirasi pipanisasi yang di usung oleh partai Demokrat.Tatang Sopiyan lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti bentuk penyelewengan dana tersebut,data sangat palid dari hasil investigasi di lapangan.Tatang menghimbau kepada semua element atau LSM yang mempunyai misi sama dalam pemberantasan Korupsi di kab Majalengka,untuk bersama sama merapatkan barisan dan menjaga soliditas demi majalengka Bersih.
Syamsul Bahri
MILYARAN RUPIAH MASYARAKAT HANYA GIGIT JARI
Majalengka,Aktual.id
Program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat,agaknya masih jauh dari kenyataan,salah satu contoh program pipa nisasi umtuk pengadaan sarana air bersih di pedesaan,yang menyerap dana cukup besar untuk Kabupaten Majalengka saja kurang lebih 40 Milyar Rupiah.Dana tersebut oleh pemerintah di gelontorkan melalui Rekening Desa penerima bantuan.
Dari informasi yang di himpun oleh Aktual.id dalam program pipanisasi tahun 2013/2014,diduga penuh penyimpangan.dari hasil penelusuran di lapangan,Desa penerima bantuan melalui kepala desanya menyetorkan sejumlah dana ke salah satu CV Abul alamat Desa Pelabuhan Kec Sukahaji yang mengaku di tunjuk dalam pengadaan pipa.timbul satu pertanyaan kata ketua LSM Jaringan Bayangkara Majalengka Taopik Purkon,program ini yang bersipat aspirasi dan blok grand yang di kucurkan langsung kepada rekening desa penerima dan bersipat swakelola,tapi kenapa dalam belanja barang harus ada rekanan yang menampung seluruh pengadaan barang secara keseluruhan.menurut Taopik kalau pun harus melalui pihak ketiga karena menyangkut dana diatas Rp 100 juta,maka yang mengadakan pelelangan ya harus masing masing desa penerima bantuan sebagai pengguna anggaran yang di bantu panitia lelang bersertipikat untuk membuka tender ( pelelangan ).Taopik melihat terjadi kejanggalan dalam proses ini juga,dan perlu segera adanya penyelidikan lebih serius dari pihak berwenang demi menyelamatkan uang negara.Taopik juga menyayangkan Setelah uang di transferkan ke CV tersebut tapi pengadaan pipa terjadi keterlambatan yang akhirnya berpengaruh pengerjaan di labangan,namun keterlibatan sejumlah kader Politik dari salah satu partai besar ( partai berkuasa saat ini ) sangat dominan,sehingga dana program ikut tersunat.
Yang sangat menggelitik parpol yang seharusnya menjadi penyambung aspiratif bahkan mengawal implementasinya agar tepat sasaran dan tepat guna,justru malah menjadi makelar proyek,dan tanpa malu menyunat dana bantuan tersebut.
Implementasi di lapangan juga terjadi penyimpangan penyimpangan,seperti dalam pengerjaan asal jadi tidak sesuai spek karena dana BOP nya,yang di alokasikan sebesar 30% dari total dana yang di terima, tidak di realisasikan,uang BOP itu seakan milik kepala desa.lebih jauh banyak desa yang nakal yang tidak sama sekali mengimplementasikan,Bahkan ada beberapa desa yang di duga menjual pipa kepada perorangan,sehingga program tidak di realisasikan sama sekali.
H Junaedi ketua LSM Paku Pajajaran Kab Majalengka,ketika di minta tanggapannya,H Junaedi mengatakan harus ada tindakan tegas dari pihak yang berkopenten atau berwajib untuk mengusut tuntas uang negara yang di salah gunakan.menurut Junaedi ini tidak bisa di biarkan harus segera di usut,bagai mana pun bentuk penyimpangan itu termasuk Korupsi yang merugikan uang negara.Junaedi berharap KPK untuk turun ke Kab Majalengka untuk mengusut para pelaku korupsi.Paku Pajajaran siap mendukung segala bentuk penegakan Hukum di Negara Indonesia,
Sementara itu LSM Lembaga Misi Arus Bawah Indonesia,menurut ketua presidium pusat Tatang Sopiyan kepada Aktual.id diruang kerjanya,ia mengatakan dalam waktu dekat,sekitar minggu minggu ini di bulan Pebuari 2014.akan melaporkan secara langsung ke kantor KPK di Jakarta,terkait money loundry { pencucian uang ) yang terjadi pada program Aspirasi pipanisasi yang di usung oleh partai Demokrat.Tatang Sopiyan lebih lanjut mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti bentuk penyelewengan dana tersebut,data sangat palid dari hasil investigasi di lapangan.Tatang menghimbau kepada semua element atau LSM yang mempunyai misi sama dalam pemberantasan Korupsi di kab Majalengka,untuk bersama sama merapatkan barisan dan menjaga soliditas demi majalengka Bersih.
Syamsul Bahri
Jumat, Februari 21, 2014
VOLUME KECELAKAAN MENINGKAT T AKIBAT JALAN BERLUBANG
MASYARAKAT TALAGA TANAMI JALAN PROVINSI DENGAN POHON PISANG
BENTUK PROTES KEPADA PEMERINTAH
Majalengka,Aktual.id
Jalan Raya Talaga yang semakin memprihatinkan,banyak lobang besar dan semakin kelihatan kumuh,hal ini membuat warga sekitar kecewa pada pemerintah yang sampai saat ini tak juga memperbaiki.
Data yang dapat dihimpun di lapangan,setiap hari rata rata terjadi kecelakaan akibat jalanan yang berlubang,hampir 3 kasus kecelakaan/harinya,kebanyakan pengendara sepeda motor yang terjebak oleh lubang yang sangat dalam dan besar,diameter kedalaman lubang antara 10 cm s/d 15 cm,diameter lubang hampir rata rata 0,1 M s/d 1 M.
K
Dari rasa kesal yang terus di tahan akhirnya warga Talaga menanami jalan dengan pohon pisang,hal ini alah bentuk protes kepada pihak pemerintah yang kurang memperhatikan pada kondisi jalan raya talaga.
Beberapa warga kepada aktual.id mengatakan hal ini di lakukan untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak,menanam pohon pisang bukan hanya bentuk protes tapi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan agar berhati hati.
Warga juga kecewa kepada pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten yang juga kurang respon untuk segera mengirimkan nota atau surat permohonan perbaikan jalan kepada Gubenur.
Salah satu tokoh masyarakat Talaga (Aga) kepada Aktual.id mengatakan tidak kemungkinan sebagai puncak kekecewaan warga,akan mendatangi pemerintah daerah untuk mendorong agar segera menyampaikan aspirasi warga kepada pihak Pemprov JABAR.
Syamsul Bahri
BENTUK PROTES KEPADA PEMERINTAH
Majalengka,Aktual.id
Jalan Raya Talaga yang semakin memprihatinkan,banyak lobang besar dan semakin kelihatan kumuh,hal ini membuat warga sekitar kecewa pada pemerintah yang sampai saat ini tak juga memperbaiki.
Data yang dapat dihimpun di lapangan,setiap hari rata rata terjadi kecelakaan akibat jalanan yang berlubang,hampir 3 kasus kecelakaan/harinya,kebanyakan pengendara sepeda motor yang terjebak oleh lubang yang sangat dalam dan besar,diameter kedalaman lubang antara 10 cm s/d 15 cm,diameter lubang hampir rata rata 0,1 M s/d 1 M.
K
Dari rasa kesal yang terus di tahan akhirnya warga Talaga menanami jalan dengan pohon pisang,hal ini alah bentuk protes kepada pihak pemerintah yang kurang memperhatikan pada kondisi jalan raya talaga.
Beberapa warga kepada aktual.id mengatakan hal ini di lakukan untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak,menanam pohon pisang bukan hanya bentuk protes tapi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan agar berhati hati.
Warga juga kecewa kepada pihak pemerintah kecamatan dan kabupaten yang juga kurang respon untuk segera mengirimkan nota atau surat permohonan perbaikan jalan kepada Gubenur.
Salah satu tokoh masyarakat Talaga (Aga) kepada Aktual.id mengatakan tidak kemungkinan sebagai puncak kekecewaan warga,akan mendatangi pemerintah daerah untuk mendorong agar segera menyampaikan aspirasi warga kepada pihak Pemprov JABAR.
Syamsul Bahri
RD.H.MEMET CALEG DEMOKRAT DARI DAPIL I UNTUK DPRD II MAJALENGKA
TERUJI DAN TERBUKTI SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT.
Cikijing,Aktual.id
Sebagai sosok yang di sepuhkan di Desa Banjaran Sari Kec Cikijing,RD.H.Memet yang pernah menjadi orang nomor 1,di Banjaran Sari selama 21 Tahun.RD.H.Memet mampu meningalkan kesan yang positif di hati masyarakat selama ia ( RD.H.Memet ) menjabat sebagai Kades Banjaran sari.
RD.H.Memet membangun banjaran sari hingga desa banjaran sari menjadi Desa yang maju dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari pengalamannya sebagai pelayan masyarakat,ia ( RD.H.Memet ) kini di calonkan sebagai CALEG DPRD II Kab Majalengka dari Partai Demokrat untuk Dapil 1 ( Cikijing,Cingambul,Bantarujeg,Malausma dan Lemah sugih )
RD.H.Memet yang di posisi no urut 4 DAPIL 1 merupakan salah satu kandidat calon yang mumpuni dari segi SDM dan berpengalaman di bidang birokrasi sebagai pelayan,pengayom masyarakat.
RD.H.Memet yang mempunyai trah dari kerajaan Talaga Manggung merupakan pituin asli Banjaransari yang loyal dan respek serta peka terhadap segala bentuk aspirasi dan masalah sosial lainnya secara keseluruhan tidak terbatas ruang lingkup sempit.jadi RD.H.Memet akan mampu menjadi penyambung aspiratif masyarakat du parlement nanti.
Syamsul Bahri
Cikijing,Aktual.id
Sebagai sosok yang di sepuhkan di Desa Banjaran Sari Kec Cikijing,RD.H.Memet yang pernah menjadi orang nomor 1,di Banjaran Sari selama 21 Tahun.RD.H.Memet mampu meningalkan kesan yang positif di hati masyarakat selama ia ( RD.H.Memet ) menjabat sebagai Kades Banjaran sari.
RD.H.Memet membangun banjaran sari hingga desa banjaran sari menjadi Desa yang maju dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari pengalamannya sebagai pelayan masyarakat,ia ( RD.H.Memet ) kini di calonkan sebagai CALEG DPRD II Kab Majalengka dari Partai Demokrat untuk Dapil 1 ( Cikijing,Cingambul,Bantarujeg,Malausma dan Lemah sugih )
RD.H.Memet yang di posisi no urut 4 DAPIL 1 merupakan salah satu kandidat calon yang mumpuni dari segi SDM dan berpengalaman di bidang birokrasi sebagai pelayan,pengayom masyarakat.
RD.H.Memet yang mempunyai trah dari kerajaan Talaga Manggung merupakan pituin asli Banjaransari yang loyal dan respek serta peka terhadap segala bentuk aspirasi dan masalah sosial lainnya secara keseluruhan tidak terbatas ruang lingkup sempit.jadi RD.H.Memet akan mampu menjadi penyambung aspiratif masyarakat du parlement nanti.
Syamsul Bahri
Selasa, Februari 18, 2014
LILING ALIMUKTI POLITISI MUDA DARI PKB
KONSISTEN DALAM MENYAMBUNG ASFIRASI
LILING ALIMUKTI.S.Sos FIGUR YANG RAMAH DAN AMANAH
Majalengka,Aktual.id
Sebagai politisi yang cukup kondang di Partai Kebangkitan Bangsa Liling Alimukti.S.Sos tetap konsisten dalam menyambung asfirasi masyarakat tanpa harus memilah,ia melihat sosok wakil rakyat itu adalah pengayom masyarakat secara keseluruhan tanpa harus di bedakan oleh warna atau yang lainnya.
Liling Alimukti yang lahir dan besar di iklim pedesaan yang akrab dengan lingkungan serta terdidik oleh lingkungan yang agamis,wajar kalau ia ( Liling ) tumbuh sebagai pribadi yang santun ramah dan sangat kental dengan keagamaan.
Liling Alimukti kepada Aktual.id mengatakan ketika ia menjadi angota legislatif senantiasa mengakomodir semua asfirasi masyarakat dan hal itu dengan harapan masyarakat mampu terbantu kesejahteraannya melalui program program yang tepat guna.menurut Liling sebagai legislatif juga tidak hanya menyambung asfiratif tapi juga tetap mengawal segala bentuk inplementasi pembangunan dan kebijakan kebijakan pemerintah agar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Liling Alimukti kini tampil kembali sebagai Caleg dari PKB untuk DPRD Majalengka di DAPIL 2 ( Talaga,Banjaran,Maja,Argapura,Cigasong,Sukahaji,dan Sindang ).Majunya Liling untuk periode pemilu tahun 2014 bukan semata keinginan pribadi,tapi ada beberapa desakan dari warga yang menganggap Liling layak jadi wakil rakyat,hal ini di lihat dari keberhasilannya waktu duduk di DPRD Majalengka periode 2009 -2014 kemarin.
Syamsul Bahri
LILING ALIMUKTI.S.Sos FIGUR YANG RAMAH DAN AMANAH
Majalengka,Aktual.id
Sebagai politisi yang cukup kondang di Partai Kebangkitan Bangsa Liling Alimukti.S.Sos tetap konsisten dalam menyambung asfirasi masyarakat tanpa harus memilah,ia melihat sosok wakil rakyat itu adalah pengayom masyarakat secara keseluruhan tanpa harus di bedakan oleh warna atau yang lainnya.
Liling Alimukti yang lahir dan besar di iklim pedesaan yang akrab dengan lingkungan serta terdidik oleh lingkungan yang agamis,wajar kalau ia ( Liling ) tumbuh sebagai pribadi yang santun ramah dan sangat kental dengan keagamaan.
Liling Alimukti kepada Aktual.id mengatakan ketika ia menjadi angota legislatif senantiasa mengakomodir semua asfirasi masyarakat dan hal itu dengan harapan masyarakat mampu terbantu kesejahteraannya melalui program program yang tepat guna.menurut Liling sebagai legislatif juga tidak hanya menyambung asfiratif tapi juga tetap mengawal segala bentuk inplementasi pembangunan dan kebijakan kebijakan pemerintah agar berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Liling Alimukti kini tampil kembali sebagai Caleg dari PKB untuk DPRD Majalengka di DAPIL 2 ( Talaga,Banjaran,Maja,Argapura,Cigasong,Sukahaji,dan Sindang ).Majunya Liling untuk periode pemilu tahun 2014 bukan semata keinginan pribadi,tapi ada beberapa desakan dari warga yang menganggap Liling layak jadi wakil rakyat,hal ini di lihat dari keberhasilannya waktu duduk di DPRD Majalengka periode 2009 -2014 kemarin.
Syamsul Bahri
Senin, Februari 17, 2014
TOUR RELIGI BERSAMA PADEPOKAN TALAGA MANGGUNG
Assalamu'alaikum.Wr.Wb. Nunhunken Pangrojong tisadayana dina Waktosna. Insya Allah Wisata Religi TalagaManggung Nyukcruk Galur Mapay Raratan. Ka Pamijahan _ Karang kaMulyan _ Situ Panjalu. angkat. Ping.29 mei dinten kemis Malem Jum'at tbuh 21.20. WIB. Angkat ngawalan ti Padepokan Talaga Manggung. Waragad Rp.150 rb/jalmi. Kalungguhan : Bus Pariwisata Full AC. Tuang & jajabur 1x.
Tempat Terbatas. Ditutup kaping 29 April 2014. Kanggo Pendaftaran tiasa Ngahubungi :
Yuyun Yunus :081221520131
H.Asep Bap Farm .:081310595861
Drs.Adang Sudrajat M.Pd. :085317626999 / 085221301111
Rd. Jajat Sudrajat : 08122319608
Mantri Nana Rahdiana,SPt : 081394634665.
H.Tatan Sutandi BS. : 081320481002.
Drs.Maman Suratman M.Pd. : 085316278888.
Kuwu Mekar Raharja *Afif Rahman : 085314009494.
Tatang Sopyan Iskandar : 085224724234.
Iwan RM.Sederhana . 081324010374 .
Kuwu Kepuh *Iwan : 085324576169.
Ace Pramiadi : 085224123980.
H.Rudi * PG.Santosa Jtw. : 081214457650.
Kuwu Ganesa. Nana Supriyatna,AMd.kes : 085219458888.
Abah.Tatang STR. : 081394659299
Anang.Taryono : 081320729555
Mumud Mujahidin Sholeh : 085295705008
Jumat, Februari 14, 2014
ERUPSI GUNUNG KELUD
ERUPSI GUNUNG KELUD BEGITU DASYAT
Kediri,Aktual.id
Puncak letusan Gunung kelud terjadi sekitar pukul 22.50 WIT, Daerah Kediri dan sekitarnya hujan abu,batu kerikil dan udara panas mencapai 10 KM. Abu Vulkanik dari letusan Gunung kelud menyebar sampai ke sebagian Provinsi Jawa Barat,seperti Tasik,Garut Ciamis dan Pangandaran.
Setelah diketahui adanya
peningkatan aktivitas sejak akhir tahun 2013 Gunung
Kelud dinaikkan statusnya menjadi Siaga pada 10 Februari 2014 dan kemudian Awas
pada 13 Februari 2014 pukul 21.15 WIB Erupsi tipe eksplosif seperti pada tahun 1990
(pada tahun 2007 tipenya efusif, yaitu berupa aliran magma) diprediksikan akan
terjadi setelah hujan kerikil yang cukup lebat dirasakan warga di wilayah Kec.
Ngandar, Kediri, Jawa Timur, lokasi tempat gunung berapi yang terkenal aktif
ini berada, bahkan hingga kota Pare, Kediri. Wilayah Wates dijadikan tempat
tujuan pengungsian warga yang tinggal dalam radius sampai 10 kilometer dari
kubah lava menurut rekomendasi dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi, dan Bencana
Geologi (PVMBG) Gemuruh aktivitas gunung juga sesekali terdengar hingga wilayah
Kab. Jombang. Dampak berupa abu vulkanik pun pada 14 Februari 2014 dini hari
dilaporkan warga telah mencapai Kab. Ponorogo.
Letusan telah dideteksi oleh PVMBG dan ditanggapi
dengan peningkatan status menjadi Waspada (level II). Pada tanggal 10 Februari
status meningkat menjadi Siaga (Level III), dan persiapan-persiapan mengenai
kebencanaan telah mulai dilakukan. Kawasan seputar 5 km dari titik puncak kawah
telah disterilkan dari kegiatan manusia. Pada tanggal 13 Februari pukul 21
dimumkan status bahaya tertinggi, Awas (Level IV), sehingga radius 10 km dari
puncak harus dikosongkan dari manusia. Belum sempat pengungsian dilakukan, pada
pukul 22.40 telah terjadi letusan tipe ledakan (eksplosif).Suara ledakan
dilaporkan terdengar sampai kota Yogyakarta (200 km), bahkan Purbalingga (lebih
kurang 300 km), Jawa Tengah.
CATATAN
AKTIVITAS GUNUNG KELUD
Pada abad ke-20, Gunung Kelud tercatat meletuspada tahun 1901, 1919 (1 Mei), 1951, 1966, dan 1990. Pola ini membawa para ahli gunung api pada siklus 15 tahunan bagi letusan gunung ini. Memasuki abad ke-21, gunung ini erupsi pada tahun 2007, 2010, dan 2014. Perubahan frekuensi ini terjadi akibat terbentuknya sumbat lava di mulut kawah gunung.
Letusan 1919
Letusan ini termasuk yang paling mematikan karena menelan korban 5.160 jiwa , merusak sampai 15.000 ha lahan produktif karena aliran lahar mencapai 38 km, meskipun di Kali Badak telah dibangun bendung penahan lahar pada tahun 1905 Selain itu Hugo Cool pada tahun 1907 juga ditugaskan melakukan penggalian saluran melalui pematang atau dinding kawah bagian barat. Usaha itu berhasil mengeluarkan air 4,3 juta meter kubikKarena letusan inilah kemudian dibangun sistem saluran terowongan pembuangan air danau kawah, dan selesai pada tahun 1926. Secara keseluruhan dibangun tujuh terowongan. Pada masa setelah kemerdekaan dibangun terowongan baru setelah letusan tahun 1966, 45 meter di bawah terowongan lama. Terowongan yang selesai tahun 1967 itu diberi nama Terowongan Ampera. Saluran ini berfungsi mempertahankan volume danau kawah agar tetap 2,5 juta meter kubik
Letusan 1990
Letusan 1990 berlangsung selama 45 hari, yaitu 10 Februari 1990 hingga 13 Maret 1990. Pada letusan ini, Gunung Kelud memuntahkan 57,3 juta meter kubik material vulkanik. Lahar dingin menjalar sampai 24 kilometer dari danau kawah melalui 11 sungai yang berhulu di gunung itu.Letusan ini sempat menutup terowongan Ampera dengan material vulkanik. Proses normalisasi baru selesai pada thaun 1994.
Letusan 2007
Aktivitas gunung ini meningkat pada akhir September 2007 dan masih terus berlanjut hingga November tahun yang sama, ditandai dengan meningkatnya suhu air danau kawah peningkatan kegempaan tremor, serta perubahan warna danau kawah dari kehijauan menjadi putih keruh. Status "awas" (tertinggi) dikeluarkan oleh pusat vulkanologi sejak 16 Oktober 2007 yang berimplikasi penduduk dalam radius 10 km dari gunung (lebih kurang 135.000 jiwa) yang tinggal di lereng gunung tersebut harus mengungsi. Namun letusan tidak terjadi.Setelah sempat agak mereda, aktivitas Gunung Kelud kembali meningkat sejak 30 Oktober 2007 dengan peningkatan pesat suhu air danau kawah dan kegempaan vulkanik dangkal. Pada tanggal 3 November 2007 sekitar pukul 16.00 suhu air danau melebihi 74 derajat Celsius, jauh di atas normal gejala letusan sebesar 40 derajat Celsius, sehingga menyebabkan alat pengukur suhu rusak. Getaran gempa tremor dengan amplitudo besar (lebih dari 35mm) menyebabkan petugas pengawas harus mengungsi, namun kembali tidak terjadi letusan.
Akibat aktivitas tinggi tersebut terjadi gejala unik dalam sejarah Kelud dengan munculnya asap tebal putih dari tengah danau kawah diikuti dengan kubah lava dari tengah-tengah danau kawah sejak tanggal 5 November 2007 dan terus "tumbuh" hingga berukuran selebar 100 m. Para ahli menganggap kubah lava inilah yang menyumbat saluran magma sehingga letusan tidak segera terjadi. Energi untuk letusan dipakai untuk mendorong kubah lava sisa letusan tahun 1990.
Sejak peristiwa tersebut aktivitas pelepasan energi semakin berkurang dan pada tanggal 8 November 2007 status Gunung Kelud diturunkan menjadi "siaga" (tingkat 3).
Danau kawah Gunung Kelud praktis "hilang" karena kemunculan kubah lava yang besar. Yang tersisa hanyalah kolam kecil berisi air keruh berwarna kecoklatan di sisi selatan kubah lava.
Syamsul Bahri
Kamis, Februari 13, 2014
MEKAR RAHARJA PIONIR DESA BUDAYA PERTAMA DI MAJALENGKA
TANAMKAN RASA CINTA PADA BUDAYA LELUHUR
Talaga,Aktual.id
Mencintai dan melestarikan budaya leluhur merupakan satu hal yang sangat positif dalam memaknai apa yang terkandung dalam nilai nilai budaya itu sendiri.Nilai budaya yang sangat tinggi dan penuh dengan makna baik untuk di jadikan pembelajaran dalam kehidupan masyarakat,dan hal ini juga bisa untuk menjaga budaya budaya asing yang mudah masuk dalam kehidupan sekarang di era globalisasi informatika.
Melihat fenomena moralitas pada masyarakat apalagi generasi sekarang,yang sudah meningalkan budaya leluhur,karena terjadinya degradasi moral,yang di sebabkan banyaknya pengaruh budaya asing yang tanpa tendeng aling aling masuk ke semua lini kehidupan masyarakat.Maka dibawah kepimimpinan Kepala desa Arif Rahman Desa Mekar Raharja Kec Talaga Kab Majalengka mencoba membangkitkan kembali rasa cinta pada budaya sendiri,Arif Rahman memulai dari internal pemerintahan,di mana pada setiap hari kamis semua perangkat desa di wajibkan memakai pakaian adat sunda.
Kepala Desa Mekar Raharja Arif Rahman kepada Aktual mengatakan,ia merasa prihatin melihat tatanan kehidupan masyarakat saat ini yang sudah tidak lagi mencintai budayanya,kini masyarakat lebih gandrung pada budaya baru ( asing ),yang kadang menurut mereka di pandang lebih gaul ( modern ),padahal menurut Arif budaya asing itu sendiri kadang bertolak belakang dengan budaya kita dan agama.Arif Rahman dalam hal ini merasa tersentuh untuk menata kembali tatanan kehidupan masyarakat agar bisa mencintai budaya sendiri,dan bisa memilah hal yang lebih positif bagi kehidupan bermasyarakat,seperti sipat gotong royong yang menjadi ciri khas kehidupan kita sebagai orang timur kini sudah mulai di tinggalkan dan masyarakat lebih memilih hidup individual.Maka ia (Arif Rahman ) memulai langkahnya dalam mengembalikan nilai luhur budaya diawali dari internal pemerintahannya,atas dasar otoritas desa maka di putuskan untuk setiap hari Kamis semua perangkat desa di wajibkan memakai pakaian adat sunda.Mengapa harus ada ketentuan itu ?,Arif Rahman menjelaskan memulai suatu tujuan atau langkah di mulai dari hal yang kecil,seperti memakai pakaian adat minimal 1X dalam seminggu,ini bisa mengembalikan rasa bangga dan cinta pada budaya sendiri.
Desa Mekar Raharja juga tidak sebatas pada budaya saja tapi mulai penataan dalam tertib aparatur,Arif Rahman menerapkan kedisiplinan yang tinggi kepada semua perangkatnya,hal ini demi teroftimalkannya pelayanan kepada masyarakat.
Dari hasil penataan itu sendiri kini desa Mekar Raharja terlihat hidup, setiap harinya ada siklus kegiatan.Desa Mekar Raharja juga merupakan desa yang sudah menguasai IT,seperti mempunyai blog ( BLOG) desa untuk mempublikasikan setiap moment kegiatan desa demi transfaransi kepada masyarakatnya.
Kegiatan lain yang kini rutin di adakan dalam rangka membangkitkan kembali seni budaya sunda,seperti latihan pencak silat,dan seni lainnya .
Syamsul Bahri
MIMBAR HUKUM
ANEKA TAFSIR HAK MILIK ATAS TANAH
Oleh : Hasrum Malik
Praktisi Hukum
|
M
|
ulti tafsir hak milik atas tanah, telah dan masih
melanda masyarakat sejak dulu sampai sekarang, keinginan penyelenggara negara
maupun publik untuk menyatukan peraturan perundang undangan yang mengatur hak milik
atas tanah, telah berjalan sejak diundangkannya Undang Undang No.5 Tahun 1960,Tentang
Pokok Pokok Agraria, namun masih jauh dari kesempurnaan. Keadaan itu lebih buruk lagi dengan terbitnya berbagai
putusan pengadilan yang saling bertentangan mengadili perkara mengenai Hak Milik atas Tanah.
Contoh
suatu Kasus tanah perumahan yang oleh Pengadilan Agama, telah mengadili dan memutus,
jika sebidang tanah harus dibagi diantara sesama ahli waris, karena dinyatakan
sebagai bagian harta peninggalan warisan yang belum terbagi antara sesame ahli
waris yang sah, juga sebab salah seorang ahli waris tsb, dianggap melanggar
larangan hibah yang melebihi sepertiga bagian dari seluruh harta peninggalan. setelah
eksekusi atau pelaksanaan Putusan Pengadilan, tanah tsb, dijual oleh penerima pembagian warisan oleh
Pengadilan tsb, kecuali ahli waris ex penerima Hibah tsb, dihadapan Notaris, atas
dasar Penguasaan Fisik dan atas Penetapan Eksekusi Putusan tsb, sehingga
penerima eks hibah kemudian pun mengajukan gugatan kepada penerima pembagian
harta warisan tsb, pada Pengadilan Negeri, namun Pengadilan Negeri tsb, telah
memutus dengan menyatakan tidak menerima
gugatan penggugat, dengan anggapan bukan perkara Hak Milik, melainkan Kewarisan
dan telah dieksusi putusan oleh Pengadilan Agama tsb, dengan perintah penetapan
pembagian masing-masing ahli waris dari si wafat, kecuali ahli waris eks
penerima hibah atas tanah tsb.
Disatu
segi, Hak Milik dapat diperoleh baik secara kewarisan, atau Penguasaan
nyata (fisik), atau Transaksi jual beli atau penyerahan fisik maupun tindakan
nyata yang bertujuan untuk melepaskan hak sesuatu kepada seseorang, sedangkan dilain
segi, Hak Milik dapat lenyap atau hapus karena dicabut oleh suatu Peraturan
Perundang Undangan atau Putusan Pengadilan.
Bahwa
Hak waris timbul karena adanya hubungan
hukum keluarga yang ditentukan oleh peraturan, dengan kata lain, hak waris
adalah hak yang timbul karena status dan derajat hubungan darah antara
seseorang dengan seseorang yang telah wafat, dengan segala akibat atas harta benda
yang berasal dari si wafat, sehingga Hak Milik atas tanah yang berasal dari
adanya Hak waris seseorang, terbit asal mula dari status hukum perseorangan
(pribadi), tidak mengutamakan status tanah, diperoleh semula dari siapa lagi
dan dengan cara bagaimana lagi. Betapa tidak, bahwa seorang cabang bayi yang masih dalam
kandungan seorang Ibu, oleh Hukum sudah dianggap sebagai orang pendukung hak
maupun kewajiban meskipun kenyataannya belum lahir dimuka bumi. Oleh karenanya
apabila timbul perbedaan paham atau sengketa soal siapa yang harus dibenarkan
dan diakui memperoleh hak milik atas sebidang tanah, terlebih dahulu ditentukan
pendekatan pemahaman apakah tanah tsb, terlepas dari sebab akibat hubungan
darah seseorang dengan seseorang yang wafat dan yang meninggalkan harta tanah
tsb. dengan kata lain bahwa hak milik atas tanah yang timbul karena kewarisan
lebih dominan dtentukan atas status hukum
orang perseorangan, sedangkan soal status barang yang ditinggalkan oleh
si wafat adalah soal lanjutan.
Bahwa
Pemahaman seperti tsb, dianut dalam
hukum islam. Lain halnya menurut hukum adat, jika hak milik atas tanah, dominan
ditentukan dengan penguasaan fisik seseorang atas tanah atau status tanah itu
sendiri, sebagai bagian dari hak masyarakat
setempat (hak ulayat), dalam artian bahwa selama seseorang diakui diterima oleh
anggota kekerabatan persekutuan masyarakat desa setempat, dan sepengetahuan serta
izin pemangku adat setempat, telah nyata
mengerjakan atau mengusahakan sekian lama tanah tsb, maka hubungan hak atas
tanah oleh orang tsb, tetap diakui kebenarannya. hal lain yang mungkin timbul
adalah dalam lalu lintas perikatan atau perjanjian tanah atau yang ada
hubungannya dengan obyek sebidang tanah tsb, yang bertujuan memindahkan Hak
milik secara terus menerus (adol sande/la’buru/ngajual lepas), misalnya telah
menjadi obyek jual beli dari oknum orang seperti dalam contoh kasus tsb di
atas, yang telah juga mengalihkan dengan cara jual beli terhadap orang lain
lagi dst. apakah pembeli terahir dapat dianggap harus menanggung resiko
kerugian akibat transaksi para penjual tanah sejak semula? Atau apakah
seseorang ahli waris dengan dalil tanah eks hibah yang diterima orang tuanya
masih dan seharusnya mendapat pengakuan sebagai bagian dari harta warisannya?.
Dst, masih tersisa banyak pertanyaan lainnya.
Bahwa
dari contoh kasus tsb, sepintas lalu semua pihak terkait mengharap perlindungan
hukum dengan asa keadilan, dari yang klasik sampai mutakhir. betapa tidak
semuanya berujung penafsiran kebenaran hukum dengan adanya Putusan Pengadilan
yang telah atau yang aka ada terbit.
Di
satu segi, jika kelompok ahli waris
yang menerima penetapan pembagian harta warisan berdasarkan Putusan Pengadilan
Agama setempat, lalu ahli warisnya lagi yang menjual tanah eks obyek perkara,
terlepas apakah kelompok ahli waris terahir memperoleh kuasa khusus menjual
kalau orang tuanya masih hidup, atau dengan sendirinya perbuatan hukum menjual
adalah sah, hanya karena jual beli terjadi dihadapan Notaris, maka pembeli
patut memperoleh perlindungan hukum, sedangkan dilain segi, kelompok
ahli waris eks penerima hibah tanah, juga patut memperoleh perlindungan hukum,
Sebab tanah sejak semula telah terdaftar sebagai hak milik (bersertifikat) atas
nama orang tuanya, dan sampai sekarang
belum satu pun Putusan Pengadilan yang mencabut atau membatalkan sertifikat
tanah atas nama pribadi orang tua dari kelompok ahli waris eks penerima Hibah
tanah tsb. Bahkan sebelum berperkara antara ahli waris semula, sertifikat tanah
telah terbit dalam arti bahwa secara nyata hak milik tanah tsb, sejak semula
terdaftar atas nama salah seorang ahli waris (eks penerima Hibah), sehingga
penafsiran yang kurang tepat dan tidak sempurnah jika kemudian Putusan
Pengadilan Agama setempat, membagi tanah dan mengeksekusi putusannya, waris, juga jauh masa terbitnya sertifikat
terlebih dahulu dari pada pendaftaran perkara pada Pengadilan Agama tsb. Oleh
karenanya dalam Kasus tsb, sejogyanya ditafsirkan dominan sebagai Perkara Hak
Milik, dibandingkan sebagai Perkara Kewarisan, sebab status tanah tsb, secara
formal terdaftar sebagai Hak milik seseorang, sehingga kemudian telah menjadi
hak waris pula, terlepas dari soal cara perolehan tanah tsb, sejak semula
apakah belum terbagi maupun telah diberikan atau dihibahkan lagi kepada
seseorang. Pandangan seperti tsb, mungkin mendekati kesempurnaan asa keadilan,
mengingat prinsip dalam hukum acara perdata, jika kebenaran formal lah
diutamakan dalam artian bahwa jika alat bukti dalam berperkara yaitu ada Sertifikat
yang sah, serta didukung persesuaiannya dengan keterangan saksi, maupun suatu persangkaan
kenyataan, yang cukup mengungkap adanya kebenaran status tanah sebagai hak
milik seseorang, kenapa tidak hal itu dapat diakui dan ditetapkan sebagai
kebenaran hak milik seseorang. Prinsip itu lah yang sejogyanya dapat diikuti
dengan sikap batin yang sempurnah, bahwa keadilan berdasarkan Ketuhanan yang
maha esa lah dibalik keadilan semu atau palsu lah yang paling sempurnah di muka
bumi.
Bahwa
hak milik ahli waris dari eks penerima hibah dalam perkara semula, pernah juga
diuji pada Pengadilan tata usaha Negara, dimana penggugat mengklaim jika
sebidang tanah tsb, terhisap kedalam bagian tanah dalam sertifikat yang
dipegang penggugat, namun kenyataannya jika sertifikat tsb, tidak memiliki
kepastian hukum akibat berstatus hukum sebagai pendaftaran sementara saat
pertama kali terdaftar di instansi agraria, dimana tidak tercantum surat ukur
luas letak obyek tanahnya, hal tsb, berdampak negative, karenanya oleh
Pengadilan tsb, diputus sebagai gugatan yang tidak dapat diterima, sebagai
konsekwensi hukum bahwa sertifikat ahli waris dari eks penerima hibah dalam
perkara kewarisan yang semula telah diputus oleh pengadilan lain (Pengadilan
Agama), sampai saat berperkara pun tidak
pernah dicabut atau dibatalkan oleh
Pengadilan tata usah negara tsb. Oleh karena itu dari segi adminstrasi, bukti
hak milik ahli waris dari seorang eks penerima hibah tanah dalam wujud
Sertifikat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. sedangkan dari segi cara perolehan hak milik, maka jelas
sejak semula Hibah yang diterima oleh seseorang tsb, juga adalah sah, sebab
kejadiannya jauh waktu sebelum berlakunya ketentuan hukum (Kompilasi Hukum
Islam) yang melarang pemberiian hibah yang melebihi sepertiga bagian total
harta peninggalan dari seorang pewaris (si wafat).sebagai konsekwensi hukum
bahwa kejadian hukum dalam beberapa kasus tsb, maka Hak milik ahli waris dari
seseorang eks penerima hibah, adalah memenuhi syarat sah, sehingga harus lah
dipandang sebagai perkara Hak Milik atas tanah, bukan sebagai perkara kewarisan
lagi, dengan alasan pembenaran jika sejak pendaftaran hak atas tanah pertama kali, orang penerima hibah atas
sebidang tanah telah terbit penetapan hak miliknya, yang berkekuatan mengikat
baik terhadap ahli waris kemudian terhadap pihak ketiga.
Dalam
kaitan pihak ketiga yang menguasai tanah tsb, akibat transaksi jual beli dengan
pihak yang pertama kali menerima pembagian warisan sekalipun berdasarkan
putusan pengadilan dan telah di eksekusi, sebelum terjadinya kesepakatan antara
ahli waris eks penerima hibah dengan ahli waris eks penerima pembagian atau
pemecahan budel waris atas tanah tsb, maka terdapat kelemahan hukum formal
sebagai akibat dari perikatan jual beli yang terjadi berdasarkan kesepakatan
semata antara penerima eks pembagian atau pemecahan budel warisan tanpa
melibatkan ahli waris eks penerima hibah tanah tsb, kesepakatan mana diketahui
oleh notaris sebatas pendaftaran suratnya (wermaarking), tidak atau bukan
dibuat oleh dan dihadapan notaris ybs, akte jual beli tanah mana menunjuk ketentuan
khusus (klausul), jika jual beli antara penjual dan pembeli tanah tsb, adalah
hasil kesepakatan bersama oleh pihak penerima awal pembagian harta warisan atas tanah tsb, untuk bersama
sama bertindak sebagai pihak penjual berhadapan pihak pembeli (pihak
ketiga).sehingga pihak eks penjual dan eks pembeli tanah tsb, masih
dimungkinkan dianggggap tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yang
diancam Batalnya demi hukum transaksi jual beli tanah tsb. syarat mana adalah
karena perjanjian jual beli tsb, tidak memenuhi syarat adanya suatu sebab yang
halal, dalam arti bahwa transaksi jual beli tidak terjadi berdasarkan
kesepakatan jual yang mengikutkan kesepakatan bersama dari pihak pemilik semula
sertifikat tanah eks obyek jual beli tsb,meskipun mereka ahli waris pemegang
sertifikat terdahulu bukan pihak yang terahir yang menguasai fisik tanah tsb.
Oleh karena itu sejogyanya tetap diakui jika ahli waris eks penerima hibah atas
tanah sekaligus sebagai pemegang sertifikat pendaftaran hak milik pertama kali
selama belum adanya putusan pengadilan yang membatalkan atau mencabut
sertifikat tsb, adalah sah sebagai pemilik atas tanah tsb, sebagai diperoleh
secara kewarisan dari timbulnya Hak milik sejak semula atas diri pewarisnya (si
wafat). oleh karenanya pula tuntutan pengembalian penguasaan atas tanah tsb,
tetap terbuka bagi ahli waris eks pemilik semula sertifikat tanah tsb.
A69
Rabu, Februari 12, 2014
MIMBAR HUKUM
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Seorang yang mempertahankan status sosialnya sepintas lalu adalah hal yang biasa dalam pergaulan hidup sosial kemasyarakatan, namun dalam situasi dan kondisi tertentu, hal itu justru merupakan negasi dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh orang yang bersangkutan, maka hal itu beresiko pelanggaran moral-etik, bahkan pelanggaran Hukum.
Contoh Kasus, dimana seorang anggota DPRD yang diketahui oleh orang banyak, jika ia telah pindah parpol lain dari parpol pengusungnya pada Pemilu yll, sebab parpol asalnya sudah tidak lagi menjadi peserta pemilu yad, akan tetapi tidak bersedia diberhentikan atau digantikan antar waktu oleh rekan eks caleg parpol pengusungnya yang sama pada Pemilu yll. Entah karena factor apa yang menyebabkan sampai anggota dprd ybs, justru nekad peradilankan pimpinan dprd yang memproses usul penggantian anggota dprd tsb, padahal pimpinan tsb, adalah berasal dari kursi parpol lain.
Bahwa meskipun tidak ada ketentuan peraturan yang membatasi hak anggota masyarakat untuk berpartai politik lebih dari satu organisasi, hal itu justru dapat dianggap tidak beretika, sebab adalah tidak patut kursi DPRD yang masih diduduki sekarang dan merupakan kursi perolehan parpol asalnya semula, sedangkan dia tercatat pula sebagai unsure pimpinan parpol peserta pemilu yad.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Parpol yang berlaku, apabila seseorang pindah partai politik, maka keanggotaannya dalam parpol asal/semula gugur/tercabut atau dianggap berhenti atau diberhentikan keanggotaannya dari partai politik asalnya, dan pemberhentian keanggotaan parpol adalah diikuti dengan pemberhentian keanggotaannya dalam DPR/DPRD apabila anggota parpol ybs, masih menjabat keanggotaan dalam DPR/DPRD ybs.
Segi hukum atas sikap anggota DPRD ybs yang masih mempertahankan status jabatannya atau tidak berkeinginan secara sukarela berhenti dari jabatannya dan tidak mau menerima usul pemberhentian atau penggantian antar waktu atas dirinya oleh rekan calon pengganti yang memenuhi syarat dari dalam jabatan keanggotaannya di DPRD ybs, adalah soal dapat tidaknya orang tsb, dianggap merugikan keuangan Negara/daerah? Karena masih menerima seluruh hak keuangan sebagai anggota DPR/DPRD?
Suatu anggapan jika anggota ybs masih berhak menerima gaji dan tunjangan penghasilan serta hak keuangan lainnya, adalah karena belum ada Keputusan resmi pemberhentian dari pejabat yang berwewenang. Akan tetapi substansi persoalannya adalah taat asas Kepastian Hukum serta tindakan proporsional, menghendaki penghentian pembayaran gaji, penghasilan dsb, sebagai konsekwensi hukum terpenuhinya criteria konstituional bersyarat, jika pemberhentian atau penggantian antar waktu seorang anggota DPR/DPRD, adalah tidak bertentangan dengan hukum (Undang Undang Parpol) maupun Hukum tertinggi dalam Negara (Undang Undang Dasar), selama terpenuhi syarat (kwalifikasi) dan kenyataan, bahwa anggota ybs, diusulkan pemberhentiannya oleh parpol asalnya dan parpol asalnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau pengurus parpol asalnya sudah tidak ada lagi, atau masih terdapat calon pengganti dari parpol asalnya yang terdaftar dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota dprd Pemilu yang lalu dari dapil yang sama, sebagaimana maksud dictum putusan pengujian undang undang tentang parpol oleh mahkamah konstitusi. sehingga suatu kekeliruan jika alasan belum adanya Keputusan pemberhentian secara resmi oleh pejabat yang berwewenang dalam hal ini Menteri dalam negeri, mengakibatkan pembayaran gaji dan penghasilan anggota dprd ybs, tidak berhenti atau tidak dihentikan. Bukan kah Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat seluruh pihak warga Negara maupun pihak penyelenggara Negara sejak saat diterbitkan?, Putusan Hukum Pengujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai Putusan Lembaga Tinggi Negara yang berwewenang menguji suatu Undang Undang terhadap Undang Undang dasar serta Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berfungsi sebagai penafsir terahir Konstitusi sejakilgus pengawal Demokrasi?. Oleh karenanya adalah anggapan keliru untuk mempertentangkan kedudukan hukum (status) keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi lebih cenderung terhadap kekuatan daya berlakunya Keputusan Menteri (cabang kekuasaan eksekutip) yang dibenarkan atau diakui lebih kuat berbanding Putusan Mahkamah Konstitusi (cabang Kekuasaan Kehakiman) atas penyelesaian persoalan serupa dihadapan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.
Akses lain jika Putusan Pengadilan maupun Mahkamah Agung yang mengadili persoalan serupa justru menyampingkan kedudukan, Tugas dan kewenangan Mhkamah Konstitusi itu sendiri, bahkan cenderung beranggapan jika Keputusan Meneteri lebih unggul ketimbang putusan Peradilan dengan alasan spectrum politik Putusan mahkamah Konstitusi hanya sebatas Kekuatan moral public (moral force) sedangkan Keputusan Menteri spectrum Politiknya meliputi Realitas dan Moralitas publik, hal mana justru tidak konsekwen terhadap eksistensi keberadaan Fungsi Lembaga Peradilan dalam Negara, dan tidak sama sekali berpedoman terhadap putusan perkara parpol oleh Mahkamah Agung itu sendiri, yang telah beranggapan dan berpendapat, jika Pengadilan Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung, adalah tidak dapat dan tidak diserahi kewenangan oleh undang undang, untuk menguji atau mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kekuatan hukum atau daya berlaku Putusan Mahkamah konstitusi, adalah berbanding lurus (simetris) dengan daya berlakunya Undang Undang Dasar Negara, dan kekuatan hukum mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah lebih mengikat secara luas terhadap seluruh unsur Negara atau terhadap seluruh warga negara dan seluruh penyelenggara negara, serta dalam batas wilayah teritorial Negara, dari pada Keputusan Menteri Kabinet Pemerintahan,keputusan menteri mana termasuk juga tindakan yang tidak menerbitkan keputusan terkait usul pemberhentian atau penggantian antar waktu anggota DPRD ybs.
A69
Oleh : HASRUM MALIK
Praktisi Hukum
Seorang yang mempertahankan status sosialnya sepintas lalu adalah hal yang biasa dalam pergaulan hidup sosial kemasyarakatan, namun dalam situasi dan kondisi tertentu, hal itu justru merupakan negasi dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh orang yang bersangkutan, maka hal itu beresiko pelanggaran moral-etik, bahkan pelanggaran Hukum.
Contoh Kasus, dimana seorang anggota DPRD yang diketahui oleh orang banyak, jika ia telah pindah parpol lain dari parpol pengusungnya pada Pemilu yll, sebab parpol asalnya sudah tidak lagi menjadi peserta pemilu yad, akan tetapi tidak bersedia diberhentikan atau digantikan antar waktu oleh rekan eks caleg parpol pengusungnya yang sama pada Pemilu yll. Entah karena factor apa yang menyebabkan sampai anggota dprd ybs, justru nekad peradilankan pimpinan dprd yang memproses usul penggantian anggota dprd tsb, padahal pimpinan tsb, adalah berasal dari kursi parpol lain.
Bahwa meskipun tidak ada ketentuan peraturan yang membatasi hak anggota masyarakat untuk berpartai politik lebih dari satu organisasi, hal itu justru dapat dianggap tidak beretika, sebab adalah tidak patut kursi DPRD yang masih diduduki sekarang dan merupakan kursi perolehan parpol asalnya semula, sedangkan dia tercatat pula sebagai unsure pimpinan parpol peserta pemilu yad.
Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang Undang tentang Parpol yang berlaku, apabila seseorang pindah partai politik, maka keanggotaannya dalam parpol asal/semula gugur/tercabut atau dianggap berhenti atau diberhentikan keanggotaannya dari partai politik asalnya, dan pemberhentian keanggotaan parpol adalah diikuti dengan pemberhentian keanggotaannya dalam DPR/DPRD apabila anggota parpol ybs, masih menjabat keanggotaan dalam DPR/DPRD ybs.
Segi hukum atas sikap anggota DPRD ybs yang masih mempertahankan status jabatannya atau tidak berkeinginan secara sukarela berhenti dari jabatannya dan tidak mau menerima usul pemberhentian atau penggantian antar waktu atas dirinya oleh rekan calon pengganti yang memenuhi syarat dari dalam jabatan keanggotaannya di DPRD ybs, adalah soal dapat tidaknya orang tsb, dianggap merugikan keuangan Negara/daerah? Karena masih menerima seluruh hak keuangan sebagai anggota DPR/DPRD?
Suatu anggapan jika anggota ybs masih berhak menerima gaji dan tunjangan penghasilan serta hak keuangan lainnya, adalah karena belum ada Keputusan resmi pemberhentian dari pejabat yang berwewenang. Akan tetapi substansi persoalannya adalah taat asas Kepastian Hukum serta tindakan proporsional, menghendaki penghentian pembayaran gaji, penghasilan dsb, sebagai konsekwensi hukum terpenuhinya criteria konstituional bersyarat, jika pemberhentian atau penggantian antar waktu seorang anggota DPR/DPRD, adalah tidak bertentangan dengan hukum (Undang Undang Parpol) maupun Hukum tertinggi dalam Negara (Undang Undang Dasar), selama terpenuhi syarat (kwalifikasi) dan kenyataan, bahwa anggota ybs, diusulkan pemberhentiannya oleh parpol asalnya dan parpol asalnya tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau pengurus parpol asalnya sudah tidak ada lagi, atau masih terdapat calon pengganti dari parpol asalnya yang terdaftar dalam Daftar calon tetap (DCT) anggota dprd Pemilu yang lalu dari dapil yang sama, sebagaimana maksud dictum putusan pengujian undang undang tentang parpol oleh mahkamah konstitusi. sehingga suatu kekeliruan jika alasan belum adanya Keputusan pemberhentian secara resmi oleh pejabat yang berwewenang dalam hal ini Menteri dalam negeri, mengakibatkan pembayaran gaji dan penghasilan anggota dprd ybs, tidak berhenti atau tidak dihentikan. Bukan kah Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat seluruh pihak warga Negara maupun pihak penyelenggara Negara sejak saat diterbitkan?, Putusan Hukum Pengujian Undang Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan sebagai Putusan Lembaga Tinggi Negara yang berwewenang menguji suatu Undang Undang terhadap Undang Undang dasar serta Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara yang berfungsi sebagai penafsir terahir Konstitusi sejakilgus pengawal Demokrasi?. Oleh karenanya adalah anggapan keliru untuk mempertentangkan kedudukan hukum (status) keputusan Menteri Dalam Negeri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, apalagi lebih cenderung terhadap kekuatan daya berlakunya Keputusan Menteri (cabang kekuasaan eksekutip) yang dibenarkan atau diakui lebih kuat berbanding Putusan Mahkamah Konstitusi (cabang Kekuasaan Kehakiman) atas penyelesaian persoalan serupa dihadapan Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung.
Akses lain jika Putusan Pengadilan maupun Mahkamah Agung yang mengadili persoalan serupa justru menyampingkan kedudukan, Tugas dan kewenangan Mhkamah Konstitusi itu sendiri, bahkan cenderung beranggapan jika Keputusan Meneteri lebih unggul ketimbang putusan Peradilan dengan alasan spectrum politik Putusan mahkamah Konstitusi hanya sebatas Kekuatan moral public (moral force) sedangkan Keputusan Menteri spectrum Politiknya meliputi Realitas dan Moralitas publik, hal mana justru tidak konsekwen terhadap eksistensi keberadaan Fungsi Lembaga Peradilan dalam Negara, dan tidak sama sekali berpedoman terhadap putusan perkara parpol oleh Mahkamah Agung itu sendiri, yang telah beranggapan dan berpendapat, jika Pengadilan Negeri yang berpuncak pada Mahkamah Agung, adalah tidak dapat dan tidak diserahi kewenangan oleh undang undang, untuk menguji atau mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu kekuatan hukum atau daya berlaku Putusan Mahkamah konstitusi, adalah berbanding lurus (simetris) dengan daya berlakunya Undang Undang Dasar Negara, dan kekuatan hukum mengikatnya Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah lebih mengikat secara luas terhadap seluruh unsur Negara atau terhadap seluruh warga negara dan seluruh penyelenggara negara, serta dalam batas wilayah teritorial Negara, dari pada Keputusan Menteri Kabinet Pemerintahan,keputusan menteri mana termasuk juga tindakan yang tidak menerbitkan keputusan terkait usul pemberhentian atau penggantian antar waktu anggota DPRD ybs.
A69
Langganan:
Postingan (Atom)